Dalam menghadapi dinamika ini, perlu adanya kehati-hatian dan kewaspadaan untuk memastikan bahwa penunjukan pejabat BUMN didasari oleh pertimbangan yang mendalam dari segi profesionalisme, independensi, dan kompetensi. Sehingga, pengelolaan perusahaan BUMN dapat tetap berjalan dengan baik demi kepentingan publik dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Keberhasilan penunjukan pejabat BUMN, termasuk di dalamnya para komisaris, tentu tidak hanya ditentukan oleh latar belakang politik atau keanggotaan partai politik, melainkan juga oleh kemampuan untuk mengelola perusahaan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Kontroversi seputar penunjukan politisi dan relawan partai politik sebagai komisaris BUMN menunjukkan bahwa perlu adanya tata kelola yang baik dalam proses pemilihan dan penempatan pejabat di perusahaan-perusahaan BUMN. Dengan demikian, kepercayaan dari masyarakat dan stakeholders terhadap integritas dan profesionalisme BUMN dapat terus terjaga.
Pengembangan norma-norma etika yang kuat dan implementasi mekanisme kontrol yang transparan, merupakan upaya yang penting dalam memastikan bahwa penempatan pejabat di BUMN didasari oleh pertimbangan yang profesional dan tidak terpengaruh oleh faktor politik semata. Hal ini juga akan berdampak pada citra dan kredibilitas perusahaan BUMN dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
