Selain itu, pemerintah pusat juga akan melibatkan pemerintah daerah dalam merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Tak hanya sekolah, Prasetyo mengakui adanya kesenjangan fasilitas kesehatan antara Papua dan Pulau Jawa. Ia mengatakan bahwa hal ini juga menjadi perhatian pemerintah, bersama dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di Papua.
"Fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi juga harus segera dibangun agar kesejahteraan masyarakat Papua bisa meningkat," tambahnya.
Sehari sebelum pernyataan Prasetyo, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar di Wamena berakhir ricuh. Mereka menolak program MBG dengan alasan bahwa pendidikan dan fasilitas sekolah yang lebih baik adalah kebutuhan yang lebih mendesak.
Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba membenarkan adanya aksi demonstrasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kericuhan terjadi saat aparat kepolisian berusaha memisahkan kelompok mahasiswa dan pelajar dengan kelompok lain yang diduga hendak mengganggu keamanan.
Karena situasi semakin tidak terkendali, polisi akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
"Ada sedikit kericuhan karena ada lemparan batu dan ketapel ke arah aparat, sehingga kami terpaksa mengambil tindakan," jelas Wayan.
Meskipun aksi ini berujung ricuh, tuntutan para demonstran telah sampai ke telinga pemerintah pusat. Masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi gratis, tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih luas di Papua.
