Dalam rapat tersebut, pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan, serta pengelolaan barang milik daerah hingga BUMD menjadi fokus utama. Namun, pernyataan Gubernur Jabar yang kontroversial itu mengacaukan agenda yang sudah direncanakan dan memicu suasana yang semakin tidak kondusif.
Fraksi PDI-P tidak hanya menginginkan penjelasan dari Gubernur mengenai komentarnya, tetapi juga mengharapkan adanya tindakan yang lebih baik dari eksekutif dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan DPRD Jabar. Mereka berpendapat bahwa saling menghargai antar lembaga ini sangat penting demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan menunjukkan keseriusan dalam melayani masyarakat.
Situasi ini juga mencerminkan ketegangan yang sering terjadi antara eksekutif dan legislatif di banyak daerah di Indonesia. Ketidakpuasan dari Fraksi PDI-P menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Rapat yang diadakan seharusnya menjadi wadah untuk berdiskusi dan merumuskan berbagai kebijakan demi kepentingan bersama, bukan menjadi ajang saling memberikan pernyataan yang merendahkan.
