Dalam sebuah rapat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan, dan pengelolaan barang milik daerah hingga BUMD, situasi tegang terjadi di gedung DPRD Jawa Barat. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengambil keputusan untuk walk out setelah mendengar pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang dinilai telah merendahkan martabat lembaga legislatif tersebut.
PDI-P, sebagai salah satu fraksi yang memiliki suara signifikan di DPRD Jabar, merasa perlu untuk menanggapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi saat kunjungan kerjanya di Cirebon. Dalam pernyataannya, Gubernur Jabar menyebutkan bahwa DPRD seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, namun juga harus berkomitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini disambut dengan reaksi keras dari anggota DPRD dari Fraksi PDI-P, yang merasa pernyataan tersebut tidak mencerminkan kerja sama yang sehat antara eksekutif dan legislatif.
Keputusan untuk walk out yang diambil oleh Fraksi PDI-P menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap sikap Gubernur. Menurut mereka, pernyataan Dedi Mulyadi adalah bentuk pengabaian terhadap peran dan martabat DPRD sebagai institusi yang mempunyai hak untuk mengawasi berbagai kebijakan pemerintah daerah. Mereka menilai bahwa seharusnya ada saling menghargai antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
