Presiden Prabowo Subianto mengajukan gagasan untuk mengubah sistem Pilkada agar lebih efisien. Dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, ia menyarankan agar kepala daerah seperti bupati dan gubernur dipilih langsung oleh DPRD bukan melalui kontestasi Pilkada. Hal ini menjadi perhatian serius di tengah masyarakat yang tengah mempertimbangkan upaya reformasi sistem politik di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan alasan di balik usulnya tersebut. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan selama proses Pilkada. Selain itu, Prabowo yakin bahwa dengan sistem pemilihan langsung oleh DPRD, kepala daerah akan lebih fokus pada tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, tanpa terlalu terlibat dalam politik praktis yang mengganggu jalannya pemerintahan.
Reaksi terhadap usulan Presiden Prabowo ini beragam. Beberapa pihak menyambut baik ide tersebut, mendukungnya untuk diteliti lebih lanjut. Mereka berpendapat bahwa sistem pemilihan langsung oleh DPRD dapat meminimalisir politisasi Pilkada dan mengurangi gesekan politik di tingkat lokal yang seringkali menyebabkan kerawanan keamanan. Selain itu, hal ini juga dianggap dapat mengurangi praktik politik uang dan meminimalisir konflik antar calon.
