Sementara Golkar, PKB, PAN, dan PPP masih leluasa memilih arah politiknya. Keempat parpol itu bisa berkoalisi dengan Gerindra yang besar kemungkinan akan bergandengan dengan PKS, tetapi bisa juga bergabung dengan Demokrat.
Sementara Hanura yang ketua umumnya, Wiranto, memiliki masalah pribadi dengan Ketua Umum Gerindra, kemungkinan masih akan berkoalisi dengan PDIP, tetapi tidak menutup kemungkinan bergabung dengan Demokrat.
Tetapi, ancang-ancang peta koalisi ini akan buyar jika MK menerima judicial review terkait presidential threshold (PT) pada UU Pemilu. Jika, PT ditiadakan, semua parpol berhak mengajukan pasangan capres-cawapresnya, termasuk partai baru.
Dengan dihapusnya PT, mau tidak mau, setiap parpol harus mengajukan capres-cawapresnya. Sebab akan terasa janggal jika Partai A mengampanyekan partai dan caleg-calegnya dalam Pileg 2019, di saat yang bersamaan Partai A berupaya memenangkan kader Partai B dalam Pilpres 2019.
