Ada pula permintaan dari Tumpas agar pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat dalam kegiatan premanisme. Mereka berargumen bahwa beberapa ormas yang mengatasnamakan kepentingan tertentu sebenarnya berperan dalam praktik premanisme yang merugikan masyarakat. Tumpas beranggapan bahwa ormas atau LSM yang terlibat dalam tindak pidana ini harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kami berharap DPR dan pemerintah bisa lebih proaktif dalam menertibkan ormas yang menyimpang dari tujuan awal mereka,” ujar salah satu advokat Tumpas.
Penegakan hukum terhadap premanisme membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Tumpas percaya bahwa jika aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga negara lainnya, maka premanisme bisa ditekan. Mereka mengingatkan bahwa masyarakat juga memiliki peranan penting dalam melaporkan tindakan preman yang mereka alami atau saksikan. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan tentang cara melaporkan tindakan premanisme juga sangat diperlukan.
Namun, bukanlah hal mudah untuk mengubah pandangan dan perilaku preman serta para pendukung mereka. Tim Tumpas berharap langkah-langkah tegas yang diambil oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat memberikan efek jera. Mereka mengecam jika ada kebijakan yang hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Tumpas meyakini bahwa komitmen untuk menindak tegas terhadap premanisme akan kembali memulihkan rasa aman di masyarakat.
