Tampang.com – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer selama enam bulan menuai tanggapan serius dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Melalui Kepala Bidang Advokasi, Iman Zanatul Haeri, P2G memberikan sejumlah catatan penting yang perlu dipertimbangkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap siswa dan sistem pendidikan.
1. Kebijakan Harus Berbasis Data
P2G menilai bahwa kebijakan tersebut harus dimulai dari pemetaan data yang akurat terkait kenakalan remaja di Jawa Barat. Iman menyarankan agar Gubernur tidak bersandar pada asumsi, tetapi melihat kondisi faktual terlebih dahulu.
“Pak Gubernur harus melihat data terlebih dahulu, seperti apa kenakalan remaja di Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut data P2G, populasi remaja di Jawa Barat mencapai 8,1 juta jiwa atau sekitar 18,22 persen dari total penduduk. Kabupaten Bandung tercatat sebagai wilayah dengan jumlah remaja terbanyak, yakni sekitar 905.000 orang.
2. Bedakan Pendidikan Militer dan Pendidikan Karakter
Iman juga menekankan pentingnya membedakan antara pendidikan karakter dan pendidikan militer, karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda secara fundamental.
