Namun, keputusan MK ini juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan lembaga pendidikan swasta. Meski pendidikan gratis berlaku untuk lembaga negeri dan swasta, masih ada kekhawatiran mengenai mutu pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Banyak pihak mengkhawatirkan, bagaimana mekanisme dan pengawasan akan dilaksanakan agar mutu pendidikan tidak menurun seiring dengan penggratisan biaya tersebut.
Situs resmi Kemendikdasmen juga mencatat bahwa dalam implementasi kebijakan ini, pemerintah harus dapat menjamin kualitas pendidikan yang diberikan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kurikulum, fasilitas, serta tenaga pendidik. Sebab, meskipun pendidikan gratis adalah hak seluruh anak, tidak boleh ada kompromi terhadap mutu pendidikan yang mereka terima.
Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah salah satu fondasi terpenting untuk pembangunan bangsa. Dengan pendidikan dasar yang gratis, MK berharap bahwa akan muncul generasi-generasi baru yang lebih cerdas dan siap menghadapi tantangan global. Hal ini sejalan dengan tujuan dari UU Sisdiknas yang ingin menciptakan sistem pendidikan nasional yang menjangkau seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
Keputusan ini juga mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan penggiat pendidikan. Mereka melihat penggratisan pendidikan ini sebagai langkah maju dalam mengatasi masalah ketidakadilan pendidikan yang masih ada di Indonesia. Banyak pihak sudah menantikan implementasi dari keputusan ini, termasuk mekanisme pendanaan yang akan digunakan untuk mendukung sekolah-sekolah swasta agar tetap bisa beroperasi dan memberikan pendidikan yang berkualitas.
