Tampang.com | Panitia Kerja Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (Panja PTKL) yang berada di bawah naungan Komisi X DPR RI baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang cukup menarik perhatian. Dalam rapat kerja yang berlangsung dengan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Panja PTKL mendesak agar Kemendikbud Saintek segera melakukan koordinasi yang efektif dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintahan. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah yang jelas terkait nasib 179 perguruan tinggi yang berada di bawah pengelolaan 24 kementerian.
Pengelolaan perguruan tinggi yang beragam ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Panja PTKL menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dalam hal pembiayaan pendidikan tinggi. Mereka meminta agar Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan kementerian lainnya melakukan penghitungan ulang terkait satuan biaya untuk perguruan tinggi. Hal ini penting dilakukan untuk mencapai keadilan dalam proses pembiayaan di semua perguruan tinggi yang dikelola oleh Kemendiktisaintek. Adanya disparitas dalam biaya kuliah dapat berpengaruh besar terhadap aksesibilitas pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa.
Tidak hanya itu, Panja PTKL juga menggarisbawahi pentingnya keselarasan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 dan PP Nomor 57 Tahun 2022 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi. Keselarasan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan tinggi, termasuk mahasiswa, dosen, dan pengelola perguruan tinggi itu sendiri. Melalui regulasi yang jelas, diharapkan setiap perguruan tinggi dapat menjalankan fungsinya dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas.
