Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menggelar rapat di Gedung Pusat Administrasi UI Depok pada Jumat (18/10/24) kemarin. Rapat tersebut membahas polemik seputar gelar doktor yang diperoleh oleh Bahlil Lahadalia, yang saat itu menjabat sebagai pejabat publik. Bahlil diduga lulus S3 dalam waktu singkat, yakni 1 tahun 8 bulan, sementara bersamaan menjabat sebagai pejabat publik. Polemik ini menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan akademisi dan masyarakat umum.
Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo menilai ada kejanggalan dalam proses Bahlil untuk bisa meraih gelar doktor di UI, Menurut para Guru Besar UI yang hadir dalam rapat tersebut, hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap integritas akademik, etika, dan kualitas penerimaan gelar doktor di Universitas Indonesia. Mereka menegaskan bahwa gelar doktor harus diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai dengan standar akademik yang telah ditetapkan. Mereka juga menyatakan bahwa gelar doktor harus diperoleh berdasarkan kualitas, dedikasi, dan kontribusi nyata dalam bidang ilmu yang bersangkutan.
Pada rapat tersebut, dilakukan investigasi untuk menggali soal polemik gelar doktor bagi Bahlil. Investigasi itu dilakukan oleh Dewan Guru Besar UI dengan Senat Akademik. Salah satu poin yang akan ditelusuri lewat investigasi tersebut adalah dugaan joki dalam penulisan disertasi.
beberapa pendapat disampaikan terkait proses penerimaan gelar doktor. Beberapa Guru Besar menyoroti bahwa penerimaan gelar doktor seharusnya tidak hanya berdasarkan pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan studi, tetapi juga pada substansi dari riset yang dilakukan, kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta pemenuhan standar akademik yang telah ditetapkan. Mereka menekankan pentingnya menjaga integritas akademik universitas dan memberikan contoh yang baik bagi mahasiswa dan masyarakat umum.
