Ekosistem halal mencakup pendidikan, riset, audit, pengawasan, laboratorium, rantai pasok, logistik, pemasaran, pelatihan SDM, hingga kerja sama antarnegara. Karena itu, pengembangan halal membutuhkan keterlibatan banyak pihak: pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, komunitas, industri teknologi, dan mitra internasional.
Penganugerahan gelar Profesor Kehormatan kepada Haikal Hasan memperlihatkan bahwa isu halal telah memasuki ruang akademik global. Dengan masuknya halal ke dalam diskursus pendidikan tinggi, topik ini dapat dikaji secara lebih ilmiah, multidisipliner, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan.
Perguruan tinggi dapat mengambil peran dalam menyiapkan tenaga ahli halal, peneliti, auditor, analis laboratorium, konsultan industri, serta pengembang sistem digital yang mendukung transparansi proses sertifikasi. Dalam jangka panjang, penguatan pendidikan halal dapat membantu menciptakan standar yang lebih baik dan mempercepat adaptasi industri terhadap kebutuhan pasar internasional.
Kolaborasi Silla University dan BIC Halal Korea
Salah satu agenda penting dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah penandatanganan kerja sama antara Silla University dan BIC Halal Korea. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pendidikan, riset bersama, serta pengembangan sertifikasi halal berstandar internasional.
Kerja sama semacam ini memiliki nilai strategis bagi Indonesia dan Korea Selatan. Bagi Korea Selatan, meningkatnya perhatian terhadap pasar halal membuka peluang besar bagi industri makanan, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan produk gaya hidup untuk menjangkau konsumen global. Bagi Indonesia, kerja sama tersebut memperluas jejaring diplomasi halal dan memperkuat posisi sebagai negara yang aktif membangun standar halal dunia.
Melalui kolaborasi akademik dan kelembagaan, kedua pihak dapat mengembangkan program pelatihan, pertukaran pengetahuan, penelitian terapan, serta model sertifikasi yang mampu menjawab kebutuhan industri modern. Di era perdagangan global, produk tidak hanya dituntut berkualitas, tetapi juga harus memiliki kejelasan asal-usul bahan, proses produksi, distribusi, dan kepatuhan terhadap standar pasar tujuan.
Dengan demikian, kerja sama Silla University dan BIC Halal Korea tidak hanya bersifat simbolis. Ia dapat menjadi fondasi bagi lahirnya program konkret dalam penguatan industri halal lintas negara.
Indonesia di Tengah Persaingan Industri Halal Dunia
Industri halal global terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas, keamanan, dan nilai etis sebuah produk. Banyak negara, termasuk negara dengan penduduk Muslim minoritas, mulai melihat halal sebagai peluang ekonomi strategis.
Korea Selatan, Jepang, Thailand, Australia, Brasil, hingga negara-negara Eropa semakin aktif mengembangkan layanan dan produk ramah halal. Hal ini menunjukkan bahwa halal tidak lagi hanya menjadi isu domestik negara-negara Muslim, melainkan bagian dari kompetisi global dalam merebut pasar konsumen Muslim dan konsumen umum yang semakin selektif.
Dalam persaingan tersebut, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar. Indonesia perlu menjadi pemain utama, penyusun standar, pusat pengetahuan, sekaligus mitra strategis bagi negara lain. Pengakuan terhadap Kepala BPJPH oleh Silla University dapat dibaca sebagai sinyal bahwa peran Indonesia mulai dilihat lebih serius dalam percaturan halal dunia.
Namun, pengakuan internasional juga membawa tanggung jawab besar. Indonesia perlu memastikan bahwa sistem jaminan produk halal di dalam negeri terus diperkuat, dipermudah, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha, termasuk UMKM. Jika ekosistem nasional kuat, posisi Indonesia di tingkat global akan semakin kredibel.
Halal, Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia
Salah satu poin penting dalam penganugerahan gelar tersebut adalah pengakuan atas kontribusi Haikal Hasan dalam pengembangan pendidikan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang halal.
SDM menjadi faktor penentu dalam keberhasilan industri halal. Regulasi yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa tenaga ahli yang memahami standar, proses audit, teknologi pangan, manajemen mutu, hukum, komunikasi publik, dan diplomasi internasional.
Karena itu, pendidikan halal perlu berkembang dari sekadar pelatihan teknis menjadi bidang kajian yang lebih luas. Perguruan tinggi dapat mengembangkan kurikulum halal yang menggabungkan ilmu agama, sains, teknologi, bisnis, hukum, komunikasi, dan hubungan internasional.
