Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras berkualitas rendah yang dikemas ulang sebagai beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta premium di Provinsi Riau merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan berbagai pihak, termasuk negara, petani, dan konsumen.
“YLKI mendukung langkah pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi beras serta penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap mafia beras,” ujar Niti saat diwawancarai di Jakarta, Minggu.
Niti menilai praktik ini merupakan bentuk penyalahgunaan anggaran negara dan pelanggaran berat terhadap hak dasar konsumen. Ia menekankan bahwa transparansi hasil investigasi sangat diperlukan agar masyarakat mendapat informasi yang utuh dan jelas mengenai pelanggaran tersebut.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Ini bukan sekadar penipuan dagang, tapi juga bentuk penyalahgunaan dana negara dan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pangan yang layak,” jelasnya.
Menurut Niti, beras merupakan salah satu komoditas pangan esensial yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, manipulasi kualitas beras secara sistematis sangat berbahaya dan tak bisa ditoleransi.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar. Ancaman pidananya mencapai lima tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.
