Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah merancang anggaran subsidi sebesar Rp307,9 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang akan dilaksanakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Komponen terbesar dari anggaran tersebut adalah subsidi energi yang mencapai Rp203,4 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp104,6 triliun merupakan alokasi nonenergi.
Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah, alokasi subsidi energi 2025 mengalami penurunan dari usulan APBN sebelumnya, namun ini disebabkan oleh penyesuaian asumsi nilai tukar dan bukan karena jumlah subsidi yang dikurangi. Hal ini diungkapkan dalam rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR pada Selasa 17 September 2024.
Dalam program yang akan dijalankan, pemerintah akan memberikan subsidi tetap untuk minyak solar serta subsidi berupa selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg. "Subsidi untuk BBM dan LPG mencapai Rp113,6 triliun dengan volume distribusi sebesar 8,17 juta metrik ton dan 19,41 juta kiloliter. Subsidi untuk minyak solar tetap sebesar Rp1000 per liter," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kg agar lebih berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, terkait kebijakan subsidi listrik, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif untuk pelanggan non-subsidi, namun memberikan jaminan bahwa masyarakat miskin akan tetap mendapatkan subsidi. Tindakan ini mengindikasikan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program subsidi energi dan kebutuhan untuk mengurangi defisit anggaran.
