Lebih lanjut, Abdullah menekankan perlunya lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap anak-anak korban. Hal ini sangat penting, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh konten pornografi tersebut bisa sangat merusak perkembangan mental dan emosional anak-anak, yang oleh karenanya memerlukan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.
Data dari National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) mencatat Indonesia berada di peringkat keempat secara global dalam kasus pornografi daring yang melibatkan anak di tahun 2022. Tentu saja, ini menjadi alarm untuk semua pihak agar menangani isu ini dengan lebih serius. Abdullah menggarisbawahi pentingnya fokus pada pencegahan peredaran konten pornografi di berbagai platform serta meningkatkan edukasi dan literasi digital. "Edukasi ini sangat penting untuk membangun ketahanan digital baik bagi anak-anak maupun orang tua terhadap ancaman konten pornografi," ujarnya.
Dalam hal pengawasan, Abdullah juga menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bekerja sama dengan pihak kepolisian serta platform media daring untuk memperketat proses penyaringan konten, agar anak-anak tidak mudah terpapar. "Edukasi literasi digital seharusnya melibatkan aktif anak dan orang tua sehingga mereka mampu mencegah terjadinya eksploitasi," tuturnya.
