Bersama tim kuasa hukumnya, Tom telah melaporkan dugaan malaadministrasi dalam proses perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke Ombudsman RI.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengadukan majelis hakim yang menangani perkara tersebut ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dengan tuduhan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Tom berharap langkah-langkah yang diambilnya sejalan dengan arah politik Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya mengedepankan semangat konsiliasi. Ia menekankan bahwa semua tindakan ini diambil dengan landasan profesionalisme, terlebih setelah dirinya menerima abolisi.
“Kami berharap semua pihak bisa mengadopsi nada yang profesional dan semangat berbenah bersama, seperti yang saya lihat dari inisiatif Presiden dan pimpinan DPR dalam mengupayakan abolisi perkara saya,” ungkapnya.
