Selain itu, terdapat kesenjangan tingkat replacement ratio (RR) antar jabatan yang cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Hal ini juga dikaitkan dengan perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR, serta dikhawatirkan dapat menjadi pendorong perilaku koruptif.
Pemerintah juga mengkhawatirkan bahwa skema manfaat pasti dengan pembiayaan pay-as-you-go dalam program pensiun saat ini akan terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren population ageing. Oleh karena itu, Pemerintah menyatakan bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh.
Reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu (i) perubahan skema program untuk PNS existing; dan (ii) pengembangan program baru untuk PNS baru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun, dengan program pelengkap skema iuran pasti yang berbasis take home pay (THP) menjadi alternatif utama. Selain itu, program pensiun bagi PNS baru dan PPPK akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP, sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini.
