- Program pengelolaan hibah: Rp 202,7 miliar
- Program pengelolaan subsidi energi: Rp 204,53 triliun dan non energi: Rp 104,51 triliun
- Program pengelolaan belanja lainnya: Rp 665,14 triliun
- Program pengelolaan transaksi khusus: Rp 189,13 triliun.
B. Postur Sementara Hasil Raker Banggar 4 September 2024
- Total belanja pemerintah pusat: Rp 2.701,41 triliun
- Belanja K/L: Rp 1.094,65 triliun
- Belanja non K/L: Rp 1.606,78 triliun
- Program pengelolaan utang: Rp 552,85 triliun
- Program pengelolaan hibah: Rp 202,7 miliar
- Program pengelolaan subsidi energi: Rp 203,41 triliun dan non energi: Rp 104,51 triliun
- Program pengelolaan belanja lainnya: Rp 556,65 triliun
- Program pengelolaan transaksi khusus: Rp 189,13 triliun
C. Postur Hasil Pertemuan Prabowo-Sri Mulyani
- Total belanja pemerintah pusat: Rp 2.701,41 triliun
- Belanja K/L: Rp 1.160,08 triliun
- Belanja non K/L: Rp 1.541,35 triliun
- Program pengelolaan utang: Rp 552,85 triliun
- Program pengelolaan hibah: Rp 202,7 miliar
- Program pengelolaan subsidi energi: Rp 203,41 triliun dan non energi: Rp 104,51 triliun
- Program pengelolaan belanja lainnya: Rp 491,22 triliun
- Program pengelolaan transaksi khusus: Rp 189,13 triliun.
Dari perubahan yang terjadi, terlihat bahwa belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami kenaikan, sementara belanja non K/L mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan arah atau prioritas belanja dari pemerintah pusat pada tahun 2025. Tentu saja, hal ini juga menunjukkan adanya peran serta dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun anggaran belanja negara untuk mendukung program-program pemerintahannya.
Pertemuan khusus antara Prabowo Subianto, Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memperkuat pengambilan keputusan terkait perubahan belanja negara. Bicara mengenai belanja negara, tidak bisa dilepaskan dari isu pembangunan dan pengelolaan ekonomi nasional. Maka, penting bagi publik untuk memahami bahwa perubahan dalam belanja negara tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga berdampak pada implementasi program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
