Perubahan-perubahan tersebut sering menimbulkan kerumitan pada implementasi, terutama bagi Pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Masyarakat dan akademisi merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan regulasi yang terus berubah. Selain itu, mitra dagang internasional dan lembaga halal di negara-negara mitra juga terdampak oleh perubahan-perubahan tersebut.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi Indonesia Halal Watch, yang memandang bahwa konsistensi dalam peraturan-peraturan halal sangat penting bagi kejelasan dan kepastian hukum. Penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan pelaku usaha, selain juga memberikan dampak negatif terhadap citra produk Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, Indonesia Halal Watch mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan proses perubahan regulasi halal dengan cepat dan tepat.
Menurut data Indonesia Halal Watch, penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dapat berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dalam beberapa kasus, produk-produk Indonesia yang belum tersertifikasi halal sulit untuk diterima di pasar internasional, sehingga hal ini dapat menghambat ekspor dan berpotensi mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu, Indonesia Halal Watch mengajak pemerintah dan pelaku usaha untuk bekerja sama dalam memastikan implementasi regulasi halal yang konsisten dan membawa manfaat bagi semua pihak.
