Pembiayaan Negara Seharusnya Bertumpu pada SDA, Bukan Pajak
Saat ini, APBN Indonesia lebih dari 70% bersumber dari pajak. Artinya, beban pembiayaan negara lebih banyak ditanggung rakyat melalui PPN, PPh, hingga cukai. Padahal, jika pengelolaan SDA dilakukan sesuai UUD 1945, negara seharusnya bisa mendapatkan pemasukan utama dari SDA, bukan dari kantong rakyat kecil.
Contoh nyata bisa dilihat dari beberapa negara:
- Norwegia membiayai negaranya dari pengelolaan minyak dan gas melalui perusahaan negara Equinor, yang surplusnya disimpan dalam sovereign wealth fund.
- Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar menggunakan kekayaan minyak untuk membangun infrastruktur kelas dunia dan memberi subsidi besar kepada rakyat.
- Brunei Darussalam memberikan pendidikan dan kesehatan gratis dari hasil migas tanpa mengandalkan pajak tinggi.
Jika Indonesia mampu mengelola SDA dengan benar, rakyat tidak perlu menanggung beban pajak berlebihan.
Konsekuensi Jika SDA Dibiarkan Dikuasai Swasta
- Kedaulatan ekonomi hilang. Negara hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri, sementara keuntungan besar dinikmati pihak asing.
- Ketimpangan sosial melebar. Rakyat kecil menanggung pajak, sedangkan korporasi besar menikmati hasil SDA.
- Kerusakan lingkungan. Perusahaan swasta cenderung mengejar profit tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologi.
- Kemandirian negara melemah. Indonesia akan terus bergantung pada utang dan pajak untuk menutup defisit APBN.
Solusi: Kembali ke Amanat UUD 1945
Untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa, ada beberapa langkah yang harus ditempuh:
