Nasib senada juga dialami oleh Is Pelsy, ASN asal Flores, NTT, yang telah bekerja di LIPI selama dua dekade. Is mengeluhkan karena proses pengangkatan dan penempatan tugasnya tak kunjung jelas. "Kami semua disuruh relokasi ke Jakarta, namun di sini, kami sangat bingung dan tak memiliki pekerjaan yang menanti," keluhnya. Para ASN yang berada dalam penempatan sementara merasa terjebak tanpa ada solusi yang konkret dari manajemen BRIN.
Sistem penempatan yang diterapkan BRIN ini ternyata menimbulkan dampak langsung pada tunjangan kinerja pegawai. Is menegaskan bahwa semua ASN yang kini dalam status penempatan sementara akan berpotensi dijadikan pegawai dengan jabatan fungsional umum, yang berimplikasi pada potongan tunjangan. "SK pemotongan tunjangan kinerja sudah keluar pada 26 Mei, sementara kami hanya mendapatkan gaji pokok. Saya harus membayar biaya hidup di Jakarta dan juga menghidupi keluarga di Flores," ungkapnya dengan nada resah.
Kondisi ini semakin rumit, karena sebagian besar ASN yang berada di Rawamangun berasal dari daerah seperti Sulawesi, Maluku, Tangerang, dan Cirebon. Mereka merasa ditelantarkan oleh sistem homebase yang diterapkan BRIN, menciptakan ketidakpastian di antara para pegawai yang seharusnya memiliki peran penting dalam pengembangan riset dan inovasi di Indonesia.
Menanggapi unjuk rasa ini, I Gede Wenten, anggota Dewan Pengarah BRIN, mengungkapkan bahwa keluhan tersebut telah dibahas sejak 29 April 2025. Dia mencatat bahwa untuk sementara waktu, pegawai tidak akan dipecat, dan akan dicari solusi yang lebih permanen dalam waktu dekat. Gede menambahkan, beberapa pegawai yang berada di Rawamangun sebenarnya sudah dipindahkan kembali ke unit riset mereka di Serpong dan Cibinong, namun memilih untuk kembali ke penempatan sebelumnya.
