Kasus penemuan sekolah ilegal di Bekasi menjadi perhatian serius bagi orangtua yang mencari sekolah untuk anak mereka, khususnya yang menerapkan kurikulum Cambridge. Di Bekasi Utara, terdapat sebuah sekolah swasta yang mengklaim sebagai lembaga pendidikan yang kredibel untuk jenjang TK, SD, dan inklusi. Sayangnya, lembaga ini diduga beroperasi secara ilegal karena tidak mengikuti prosedur yang ada dalam sistem pendidikan.
Beberapa orangtua melaporkan kekecewaan mereka karena membayar biaya pendaftaran yang cukup tinggi, mencapai Rp 23 juta, yang sudah termasuk kegiatan sekolah dan biaya pendidikan untuk tiga bulan pertama. Setelah itu, mereka dikenakan biaya Rp 2 juta per bulan. Namun, harapan mereka untuk mendapatkan sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge tidak terwujud, karena sekolah tersebut tidak menerapkan kurikulum yang dijanjikan.
Warsim Suryana, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, mengonfirmasi bahwa sekolah tersebut memang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan nomor induk siswa nasional (NISN). Dengan demikian, tidak ada pengawasan yang tepat terhadap aktivitasnya. Dia mengungkapkan bahwa pertama kali pihak sekolah mengklaim menggunakan kurikulum berbasis Cambridge, namun dalam praktiknya, hal tersebut tidak terbukti.
