Di sisi lain, Bhima Yudhistira, seorang ekonom yang juga berposisi sebagai Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), menyambut baik rencana penurunan tarif PPN tersebut, namun dia menilai langkah ini harus sejalan dengan strategi yang lebih komprehensif. Bhima menyatakan bahwa penurunan tarif PPN dari 11 persen menjadi 9 persen berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, karena masyarakat akan cenderung membelanjakan lebih banyak uang untuk barang dan jasa.
Dia juga memberikan contoh dari beberapa negara, seperti Vietnam, Irlandia, dan Jerman, yang telah berhasil merangsang pemulihan ekonomi pasca-pandemi dengan menurunkan tarif PPN. Namun, penting bagi mereka untuk mengimbangi kebijakan tersebut dengan insentif fiskal, perbaikan dalam sistem birokrasi, dan pengetatan pengawasan.
Mengaitkan dengan hal tersebut, Bhima berpendapat bahwa meskipun tarif PPN diturunkan, peningkatan konsumsi masyarakat juga dapat diimbangi dengan peningkatan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) bagi badan usaha serta PPh 21 untuk karyawan. Ia memprediksi bahwa sektor industri pengolahan di dalam negeri akan menjadi sektor yang paling diuntungkan dari kebijakan ini. Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan besar berupa kebocoran pajak, terutama di sektor sumber daya alam (SDA), yang mencakup pertambangan dan perkebunan.
