Penggunaan ijazah palsu oleh PNS merupakan tindakan tidak etis dan melanggar aturan yang berlaku. Seharusnya, seleksi calon PNS telah dilakukan secara teliti dan transparan untuk memastikan bahwa setiap individu yang diterima sebagai PNS memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Dampak dari adanya PNS yang menggunakan ijazah palsu juga sangat merugikan, baik bagi institusi maupun masyarakat. PNS yang menggunakan ijazah palsu tidak memiliki kompetensi yang seharusnya dimiliki dan dapat menimbulkan keraguan terhadap kinerja dan integritasnya dalam memberikan pelayanan publik.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan langkah-langkah preventif dan represif untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang. Proses seleksi calon PNS harus diperketat dan dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap keabsahan ijazah yang dimiliki oleh para calon. Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam penggunaan ijazah palsu.
