“Presiden akan lebih mudah menjalankan programnya kalau tidak terlalu banyak dinamika tarik-ulur di DPR. Ini mempercepat pengesahan kebijakan dan menjaga kesinambungan pembangunan,” jelasnya.
Andhyka juga menilai bahwa dukungan PDIP meskipun di luar kabinet menunjukkan pendekatan politik yang moderat dan pragmatis. Alih-alih menjadi oposisi keras, PDIP memilih untuk menjadi mitra strategis di luar pemerintahan yang tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
Namun demikian, ia menekankan bahwa dukungan ini tidak boleh menihilkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam sistem demokrasi yang sehat, peran kritis dari partai politik tetap sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyimpangan.
“Kalau semua partai besar mendukung pemerintah tanpa kontrol yang seimbang, itu bisa berisiko pada menurunnya kepercayaan publik. Demokrasi perlu suara yang kritis dan jernih,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat mengharapkan agar partai politik tidak hanya sekadar ‘menyokong’, tetapi juga ikut menjaga akuntabilitas dan memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat.
