Dari belanja non-operasional tersebut, Dolfie menyoroti bahwa anggaran untuk belanja prioritas mencapai Rp 466 triliun dan non-prioritas mencapai Rp 290 triliun, yang setara dengan 27% dari belanja pemerintah pusat. Ia mempertanyakan alasan dari anggaran non-prioritas tersebut, dan meminta untuk lebih transparan dalam merinci setiap belanja yang dilakukan pemerintah.
Oleh karena itu, Dolfie mengusulkan agar dalam APBN 2025, pemerintah harus merinci setiap belanja yang dilakukan, sejalan dengan prinsip akuntabilitas pada publik. Ia ingin agar rincian kegiatan kementerian/lembaga nantinya diberikan kolom khusus yang menjelaskan kelompok penerima manfaat dari setiap anggaran pemerintah.
Pendapat Dolfie ini merupakan cerminan dari kekhawatiran akan alokasi anggaran pemerintah yang kurang tepat, yang diharapkan dapat memotivasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Hal ini juga menjadi dorongan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dengan lebih transparannya rincian anggaran pemerintah, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini juga dapat mendorong perbaikan dalam alokasi anggaran agar tidak ada lagi banyak anggaran yang terbuang untuk hal-hal yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Dolfie Othniel Fredric Palit menunjukkan peran penting dalam mengawasi serta memberikan masukan dalam pembentukan anggaran pemerintah. Dengan adanya kritik serta usulan yang dibawakannya, diharapkan pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran guna menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan alokasi anggaran demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkesinambungan. Dengan demikian, kehadiran suara kritis dari anggota legislatif seperti Dolfie dapat menjadi pemicu perbaikan sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
