Anggota Badan Anggaran DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit mengecam pengeluaran pemerintah pusat yang dianggap terlalu besar untuk belanja birokrasi dan pegawai. Menurutnya, manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat justru minim.
Menurut Dolfie, dalam lima tahun terakhir pemerintah seharusnya berfokus pada "spending better", namun ia menyayangkan bahwa hal tersebut mungkin justru berubah menjadi "better spending". Dolfie mengemukakan pandangannya ini pada rapat panitia kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, pada Selasa, (25/6/2024).
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga memaparkan data belanja pemerintah pusat pada APBN 2024 yang mencapai Rp 1.090 triliun. Dolfie membedakan anggaran tersebut menjadi dua bagian, yaitu anggaran yang langsung dirasakan manfaatnya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk birokrasi, dan anggaran yang langsung diterima oleh masyarakat.
Menurut Dolfie, dari total anggaran tersebut, ASN menerima manfaat sebesar Rp 530 triliun atau 48%, sedangkan masyarakat menerima sebesar Rp 560 triliun atau 52%. Ia menyayangkan bahwa anggaran untuk birokrasi hampir sama besarnya dengan anggaran yang diterima oleh rakyat, mengingat bahwa seharusnya birokrasi tersebut hadir dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
Dolfie juga menyoroti perbedaan anggaran pemerintah pusat menjadi anggaran operasional dan non-operasional. Ia mencatat bahwa biaya operasional mencapai Rp 333,5 triliun, digunakan untuk membayar gaji pegawai ASN dan pengeluaran rutin lainnya, sementara biaya non-operasional mencapai Rp 757 triliun.
