Ia mengakui bahwa perguruan tinggi tidak selalu bertujuan mencetak PNS. Namun, jika kurikulum dan kualifikasi lulusan diselaraskan dengan kebutuhan formasi CPNS, para alumni akan lebih mudah mengikuti seleksi tanpa terhambat perbedaan persyaratan.
Robert mengungkapkan bahwa pada seleksi CPNS 2024–2025, Ombudsman telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi serta Kementerian PANRB untuk menetapkan kualifikasi pendidikan yang terkunci sesuai formasi. Meski begitu, kebijakan ini memunculkan masalah baru di daerah karena perbedaan antara kebutuhan lapangan dan kualifikasi yang sudah ditetapkan.
Dalam laporan Seleksi CPNS 2024–2025: Evaluasi Berbasis Pengawasan Ombudsman RI, tercatat 249 pengaduan masyarakat. Sebagian besar terkait kualifikasi pendidikan yang berbeda antar instansi, diikuti keluhan soal metode penilaian tes non-CAT, seperti wawancara, praktik, psikotes, dan tes kesehatan yang dianggap kurang transparan.
