Menyikapi permohonan tambahan anggaran tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam terkait kebutuhan dan urgensi pembangunan proyek IKN yang diajukan oleh OIKN. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran dan hasil pembangunan proyek IKN demi tercapainya manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menyambut positif permohonan tambahan anggaran dari OIKN. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dalam skala besar membutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
Dengan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun ini, OIKN berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan proyek IKN yang berkualitas dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Keberhasilan pembangunan infrastruktur IKN ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
Dengan permohonan tambahan anggaran ini, OIKN mengajukan komitmen kuat untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel demi terciptanya pemanfaatan optimal dari dana yang disalurkan untuk pembangunan infrastruktur nasional.bagai Organisasi Indonesia Kaya Minyak (OIKN) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk mendukung pembangunan Infrastruktur Kepentingan Nasional (IKN) di Indonesia.
