Lebih lanjut, Eri menggambarkan situasi ini sebagai "keterlaluan," mengingat banyak pelaku UMKM yang merupakan warga Surabaya yang juga berjuang untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. "Wong digawe gratis malah di-kongkon bayar. Ini memprihatinkan, karena orang-orang yang ingin berusaha justru dibebani biaya," keluhnya.
Untuk mencegah praktik sewa lahan parkir yang tak seharusnya, Eri sebelumnya telah melarang pemilik minimarket untuk menyewakan lahan parkir dan mengizinkan penggunaannya secara cuma-cuma bagi masyarakat setempat. Eri memberikan penjelasan bahwa saat pihaknya melakukan sidak di kawasan Jalan Dharmahusada, mengindikasikan adanya masalah serius terkait slot parkir yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, disalahgunakan untuk praktik komersial.
Dalam kunjungan tersebut, Eri sempat berbicara dengan seorang pedagang yang mengaku terdampak karena penutupan lahan parkir minimarket yang digunakan untuk berjualan. Perempuan tersebut menyebutkan bahwa ia harus membayar sekitar Rp 800.000 per bulan untuk menyewa ruang di lahan parkir tersebut. "Itu jelas melanggar aturan. Fungsi parkir tidak boleh dialihkan untuk tujuan lain yang merugikan penduduk biasa," kata Eri memberikan penegasan bahwa hal tersebut sangat tidak adil.
Di samping itu, Eri mengingatkan pemilik minimarket untuk lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya. "Ketika Anda berbisnis di Surabaya, ada banyak orang yang membutuhkan akses untuk berusaha. Juga tidak etis jika bisnis besar malah memungut biaya dari masyarakat yang berupaya mencari nafkah," tegasnya.
