Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berlandaskan keilmuan. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri kegiatan di Gedung Samantha Krida, Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur, Senin. Menurut Hanif, setiap kebijakan harus dilandasi riset akademis agar tata kelola lingkungan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tidak merusak kelestarian alam.
“Kami patut bekerja sama dengan memperkuat fungsi kajian akademisinya. Itu menjadi dasar penting bagi kami di Kementerian Lingkungan Hidup saat membangun instrumen kebijakan,” ujarnya. Hanif menambahkan, hampir 90 persen instrumen kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup berlandaskan kajian ilmiah. Karena itu, melibatkan perguruan tinggi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan.
