Beberapa tahun terakhir, fenomena menurunnya jumlah pendaftar di banyak sekolah swasta, terutama di Jawa Barat, semakin mencuat. Dulu, sekolah swasta seringkali jadi pilihan utama bagi orang tua yang mendambakan fasilitas lebih baik atau kurikulum yang berbeda. Namun, kini kursi-kursi kosong di ruang kelas swasta mulai terlihat. Berbagai faktor kompleks ikut andil dalam perubahan tren ini, mulai dari kebijakan pemerintah hingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Kebijakan Zonasi: Mengubah Peta Persaingan
Salah satu penyebab utama yang sering disebut-sebut adalah pemberlakuan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini, yang mengutamakan kedekatan domisili siswa dengan sekolah, secara fundamental mengubah peta persaingan. Sekolah negeri, yang umumnya gratis atau berbiaya sangat rendah, kini menjadi pilihan paling logis bagi banyak keluarga karena lokasi rumah mereka yang dekat.
Sebelum ada zonasi, orang tua mungkin rela bersaing ketat untuk memasukkan anak ke sekolah negeri favorit, bahkan jika lokasinya jauh. Dengan zonasi, sekolah negeri di dekat rumah, yang tadinya mungkin dianggap "kurang favorit", kini menjadi jalur masuk yang paling pasti. Ini secara otomatis mengurangi pasokan calon siswa untuk sekolah swasta, terutama yang tidak memiliki keunggulan kompetitif yang sangat mencolok atau berada di lokasi yang kurang strategis dari segi zonasi. Dampaknya terasa langsung pada jumlah pendaftar sekolah swasta, membuat mereka harus memutar otak mencari strategi baru.
Beban Biaya Pendidikan yang Kian Berat
Faktor ekonomi juga punya peran besar. Beban biaya pendidikan di sekolah swasta seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri. Ada uang pangkal, SPP bulanan, biaya ekstrakurikuler, seragam, dan berbagai pungutan lain yang jika diakumulasi bisa sangat memberatkan orang tua, apalagi dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu.
