Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Kritik tersebut disampaikan Megawati saat menjadi pembicara utama dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024).
Dalam pidatonya, Megawati menyoroti perhatian yang tinggi terhadap tambang dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap isu kedaulatan pangan. Dia menekankan bahwa hasil tambang tidak menjamin kedaulatan pangan dan mendorong pemerintah untuk lebih memfokuskan kebijakan pada pemenuhan pangan rakyat Indonesia. Menurut Megawati, kondisi geopolitik dan iklim dunia saat ini tidak menentu, dan negara-negara penghasil beras kemungkinan akan menahan ekspor berasnya. Hal ini memicu keprihatinan bahwa Indonesia tidak boleh tergantung pada impor beras dan perlu mengembangkan pangan pendamping beras.
Dalam konteks ini, Megawati mengingatkan pentingnya berpikir jernih dan cerdas dalam menghadapi kemungkinan ketidakstabilan pasokan beras dari luar negeri. Ia menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan pangan Indonesia.
