Legislator asal Bali itu juga mengingatkan pentingnya adanya regulasi yang kuat agar program ini dapat berjalan berkelanjutan. Ia mencontohkan pengalaman program serupa yang dikelola PT Sampoerna, namun akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah karena tak mampu dikelola secara berkesinambungan. "Dengan biaya hampir Rp 48 juta per siswa per tahun, tanpa regulasi yang mengikat, saya khawatir program ini bisa terhenti di tengah jalan," kata Kariyasa.
Selain itu, ia menilai cakupan program Sekolah Rakyat masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai sekitar 28 juta jiwa. “Kalau hanya 100 sekolah dari pemerintah dan 100 dari swasta, itu kurang dari 1 persen. Cakupannya sangat terbatas,” tegasnya.
