Tak hanya itu, Disdukcapil juga menyiapkan layanan paramedis administrasi bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas, yang sulit datang ke kantor kecamatan. Tenaga paramedis ini akan mendatangi rumah warga untuk melakukan perekaman data, memastikan semua warga tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan mereka. “Ini bagian dari pelayanan inklusif yang kami prioritaskan,” tambah Hendra.
Perluasan layanan ini mendapat sambutan positif dari warga. Siti, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Cisauk, mengatakan, “Sebelumnya saya harus naik angkutan umum selama hampir satu jam untuk mengurus e-KTP. Sekarang, lokasinya dekat dengan rumah, dan prosesnya cepat. Sangat membantu kami, terutama orang tua yang sudah lanjut usia.”
Selain mempermudah akses, pemerintah daerah berharap perluasan layanan ini juga dapat meningkatkan cakupan kepemilikan e-KTP dan KIA, yang selama ini masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Disdukcapil, sekitar 15 persen warga Kabupaten Tangerang yang wajib memiliki e-KTP belum melakukan perekaman, sebagian karena kesulitan akses.
Kepala Bidang Pelayanan Disdukcapil, Riko Pratama, menyebut, pihaknya juga melakukan sosialisasi aktif melalui media sosial, radio, dan papan informasi desa untuk memastikan warga mengetahui lokasi dan jadwal pelayanan. “Kami ingin warga tidak lagi menunda perekaman e-KTP karena jarak atau waktu,” katanya.
Para ahli administrasi publik menilai langkah ini sebagai inovasi penting. Dr. Andi Suharto, pakar pelayanan publik dari Universitas Indonesia, menekankan bahwa perluasan layanan hingga ke tingkat kecamatan dan penggunaan paramedis administrasi dapat menjadi model bagi kabupaten/kota lain di Indonesia. “Ini kombinasi cerdas antara teknologi, pendekatan humanis, dan aksesibilitas. Warga merasa dilayani, bukan dibebani,” ujarnya.
