Abdul menambahkan, dalam kasus korupsi importir gula yang seharusnya kewenangan Kementerian BUMN itu merugikan negara hingga ratusan miliar.
"Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan kurang lebih Rp400 miliar," ujarnya.
Sebelumnya, Tim Penyidik Jampidsus Kejagung RI menetapkan Tomas Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi importasi gula di Kemendag 2015-2016 pada Selasa 29 Oktober 2024 malam.
"Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi," kata Abdul Qohar.
"Adapun kedua tersangka tersebut adalah satu TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015-2016 berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor TAP-60/F:/FD:/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. Kedua tersangka atas nama DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI 2015-2016 berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor TAP-60/F:/FD:/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024," katanya.
Usut punya usut, kasus korupsi impor gula ini mencuat karena ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses impor gula pada periode kepemimpinan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Dugaan kerugian negara ini pun muncul sebagai fokus utama dalam penyelidikan kasus ini. Penetapan Tom Lembong dan CS sebagai tersangka, membuat kasus ini semakin menarik perhatian publik.
Tidak hanya itu, kasus ini juga memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dan peran instansi terkait dalam mengawasi impor komoditas strategis seperti gula. Sebagai menteri yang memiliki peran strategis dalam perdagangan, keterlibatan Tom Lembong dalam kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dalam kebijakan perdagangan di Indonesia.
