Andi mengingatkan bahwa sejarah Indonesia, dengan segala pengalaman pahitnya, telah menjadi pelajaran berharga bagi dunia dan tidak boleh diselewengkan demi kepentingan politik. “Pengalaman kesejarahan bangsa Indonesia sudah menjadi rujukan penting, dan penggelapan sejarah justru bisa membawa petaka bagi bangsa ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum AKSI, Marzuki Darusman, menyatakan proyek ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan rekayasa masa lalu dengan tafsir tunggal, yang berpotensi mengontrol pemikiran masyarakat dan memonopoli kebenaran sejarah.
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan penulisan ulang sejarah ini bertujuan memperbarui narasi nasional, termasuk memasukkan periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini ditargetkan rampung dan dirilis pada peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2025.
