PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina optimis memperjuangkan program pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menurunkan subsidi LPG yang sebagian besar dipenuhi melalui impor.
Saat ini, PGN telah membangun infrastruktur jargas dengan 820.614 Sambungan Rumah (SR) tersebar di 18 provinsi, 74 kabupaten, dan kota. Kontribusi jumlah SR tersebut diperkirakan mampu menurunkan subsidi LPG sebesar Rp1,7 triliun. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa konsumsi LPG nasional pada tahun 2023 mencapai 8,05 juta Metrik Ton (MT) dan diperkirakan akan mencapai 8,03 juta MT di tahun 2024, serta 8,17 juta MT di tahun 2025. Kenaikan konsumsi LPG ini akan meningkatkan beban subsidi tahunan untuk LPG, sementara lebih dari 70% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Oleh karena itu, pengendalian konsumsi LPG melalui pengalihan konsumen ke jargas menjadi sangat penting dan mendesak.
Menanggapi hal ini, Kementerian ESDM memantau dan mengevaluasi capaian pembangunan jargas saat ini, serta pengembangan jargas dalam 5 tahun ke depan. Kementerian ESDM juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah, serta dengan Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan pembangunan jargas dengan perumahan. Kerjasama juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN terkait mekanisme subsidi jargas.
