Jakarta, Tampang.com – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia secara resmi memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua tahun 2025. Program ini menyasar 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun. Penyaluran bansos ini merupakan hasil dari proses pembaruan dan validasi data yang ketat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang dikembangkan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa penyaluran bansos ini menjadi momentum penting setelah melalui serangkaian koordinasi dan validasi. "Alhamdulillah setelah melalui proses panjang dan koordinasi intensif dengan BPS, serta validasi dari BPKP, kita mulai salurkan bansos hari ini kepada 16,5 juta KPM," kata Gus Ipul di kantornya pada Rabu (28/5/2025). Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Akurasi Data dan Pembersihan KPM Tidak Tepat Sasaran
Gus Ipul menjelaskan bahwa kehadiran data DTSEN yang lebih akurat secara signifikan mampu meminimalisasi inclusion error, yaitu kasus di mana penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan. "Dari hasil verifikasi, terdapat sekitar 1,8 juta KPM yang selama ini menerima bantuan namun ternyata tidak memenuhi kriteria. Mereka dikeluarkan dari daftar penerima pada triwulan kedua ini,” tegas Gus Ipul.
