Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 mengungkap sejumlah permasalahan terkait pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Dalam pemeriksaan ini, terdapat 158 hasil pemeriksaan BPK yang menyoroti prioritas nasional pengembangan wilayah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMD. Salah satu fokus pemeriksaan tersebut adalah pembangunan IKN yang merupakan bagian dari prioritas nasional pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan lainnya.
Dalam laporannya, BPK menyebutkan beberapa masalah penting terkait pembangunan IKN yang menjadi perhatian utama, antara lain:
1. Keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dengan rencana pembangunan nasional dan rencana strategis kementerian yang masih belum sepenuhnya terjalin. Rencana pendanaan yang belum optimal, termasuk kendala dalam mencari sumber pendanaan alternatif selain APBN seperti KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD, juga menjadi catatan serius yang disampaikan oleh BPK.
2. Persiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala oleh mekanisme pelepasan kawasan hutan, belum selesainya proses sertifikasi atas area hasil pengadaan tanah, serta masalah lain terkait pengelolaan lahan yang masih menjadi perhatian utama dalam audit BPK.
