Selain itu, Bupati Manggarai juga perlu memahami bahwa pemecatan ratusan nakes juga dapat berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Kekurangan nakes di tengah pandemi tentu akan menjadi beban lebih bagi sistem kesehatan yang sudah terbebani. Dukungan dan perlindungan dari pemerintah daerah bagi tenaga kesehatan diharapkan menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran penanganan pandemi COVID-19.
Dalam konteks ini, Kemenkes turut mendorong pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para nakes, serta memastikan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi mereka. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa tenaga kesehatan adalah pilar utama dalam melindungi masyarakat dari serangan penyakit. Oleh karena itu, perlindungan dan penghargaan kepada nakes perlu diutamakan dalam setiap kebijakan yang diambil.
Dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi, Kemenkes juga telah menyatakan kesiapannya untuk membantu mediasi dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak terkait. Pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, nakes, dan Kemenkes dalam mengatasi permasalahan ini menjadi hal yang sangat esensial untuk memastikan kelancaran pelayanan kesehatan di masa pandemi yang masih berlangsung.
Keputusan Kemenkes untuk angkat suara terkait pemecatan ratusan nakes oleh Bupati Manggarai menjadi langkah penting dalam menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Semoga dengan adanya upaya mediasi yang dilakukan, konflik ini dapat segera terselesaikan dengan baik demi kelancaran penanganan pandemi di tengah masyarakat.
