Program sosialisasi ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti Polri, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda, agar pengaruh positifnya bisa menjangkau hingga ke daerah-daerah.
“Kami ingin memperkuat pemahaman masyarakat agar sadar akan hukum sehingga praktik premanisme yang meresahkan warga dan pelaku usaha bisa ditekan,” ujar Harli.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa resah dengan aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas tertentu. Prasetyo menyatakan bahwa tindakan tersebut berpotensi menghambat investasi dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat.
Presiden Prabowo telah melakukan komunikasi intensif dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk mencari solusi, termasuk melakukan pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan keamanan nasional.
