Tampang.com | Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rasa bingungnya terhadap besaran anggaran konsumsi rapat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggaran untuk konsumsi rapat dan pertemuan yang mencapai angka Rp1,3 miliar ini berbanding terbalik dengan visi yang diusung oleh Dedi Mulyadi dan gagasan tentang e-goverment yang seharusnya mengarahkan semua kegiatan pemerintahan menuju digitalisasi.
Di dalam sesi debat Calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 lalu, Dedi Mulyadi bahkan sudah menyampaikan keresahannya terhadap biaya operasional yang tinggi, termasuk untuk konsumsi dalam rapat dan pertemuan yang diadakan secara tatap muka, padahal banyak proses yang bisa dilakukan secara daring. Hal ini tentunya menyebabkan anggaran yang dianggarkan menjadi bengkak.
Dalam rapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi mencatat bahwa untuk tahun 2025, anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi mencapai Rp215 miliar, yang terbagi dalam beberapa pos seperti belanja pegawai sebesar Rp36,5 miliar, belanja barang dan jasa Rp162 miliar, belanja modal Rp13,1 miliar, serta belanja hibah Rp3,4 miliar. Dengan rincian tersebut, Dedi Mulyadi mempertanyakan nilai dan tujuan dari belanja barang dan jasa yang dikeluarkan.
