Pemprov NTB berkomitmen untuk menurunkan angka perkawinan anak hingga nol dengan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini mencakup berbagai program yang melibatkan dinas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Para pemangku kepentingan berupaya untuk menciptakan regulasi yang lebih ketat terkait usia perkawinan dan menyediakan alternatif bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat yang selama ini menganggap perkawinan anak adalah hal yang wajar.
Fokus pada kesehatan reproduksi juga menjadi salah satu aspek penting dalam program ini. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksi, diharapkan anak-anak dan remaja di NTB dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan mereka, serta mengetahui hak-hak reproduksi yang dimiliki. Hal ini juga menjadi langkah preventif untuk mencegah bukan hanya perkawinan anak, tetapi juga masalah kesehatan lainnya yang sering kali mengakibatkan kematian selama proses persalinan.
Dampak dari kasus perkawinan anak di NTB tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Tingginya angka perkawinan dini berkontribusi pada peningkatan angka stunting di daerah tersebut. Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat malnutrisi, dan sering kali menjadi hasil dari kehamilan di usia sangat muda, di mana tubuh anak belum sepenuhnya siap untuk menjalani proses tersebut. Oleh karena itu, dengan mencegah perkawinan anak, diharapkan angka stunting juga dapat turun.
