Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, baru-baru ini menemukan kebijakan yang mematikan dari salah satu Kementerian yang berdampak pada Operasi Sistem Satu Atap (OSS). Kebijakan tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung turun tangan dalam hal ini. OSS sendiri merupakan portal layanan terpadu yang diluncurkan pada 2018 untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan investasi di Indonesia. Namun, kebijakan yang ditemukan oleh Jokowi memberikan dampak yang serius terhadap OSS.
Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ini diketahui telah memberlakukan kebijakan yang berpotensi mematikan sistem OSS dengan mewajibkan perusahaan atau investor untuk mengurus ijin-ijin melalui sertifikasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kakao (BPDKK). Langkah ini diyakini akan memperlambat proses perizinan investasi secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan birokrasi yang berbelit.
Reaksi terhadap kebijakan ini datang cepat dari Presiden Jokowi dengan meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan kebijakan yang dianggap mematikan OSS tersebut. Jokowi menekankan pentingnya percepatan proses investasi dan memandang kebijakan tersebut sebagai hambatan dalam pemulihan ekonomi nasional.
