Kesimpulannya, kebijakan yang dianggap mematikan OSS yang ditemukan oleh Presiden Jokowi telah menarik perhatian publik dan lembaga terkait, termasuk KPK. Langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memastikan kelancaran OSS dalam mendukung proses investasi di Indonesia.
Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah yang cepat dan tepat guna memastikan OSS tetap berjalan dengan baik sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Selain itu, pelibatan seluruh pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta, dalam merumuskan solusi yang tepat juga sangat diperlukan demi menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
