Dalam perkembangan lanjutan, jika Jokowi tidak segera mengambil keputusan terkait pembatasan BBM subsidi, maka beban tersebut akan menjadi warisan yang harus ditanggung oleh pemerintahan Presiden berikutnya, yakni Prabowo Subianto.
Masih terdapat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pembatasan BBM subsidi. Pembahasan dalam berbagai sektor, seperti energi, ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan masyarakat, adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Kebijakan pembatasan BBM subsidi perlu diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk mencegah inflasi yang signifikan dan penurunan daya beli masyarakat.
Saya pribadi percaya bahwa keputusan pembatasan BBM subsidi tidak boleh diputuskan secara gegabah. Jokowi wajar untuk merasa bimbang, karena keputusan ini akan berdampak besar pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penundaan dalam mengambil keputusan juga berpotensi membawa dampak negatif yang lebih besar. Oleh karena itu, diharapkan agar keputusan yang diambil nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi negara. Keputusan yang tepat dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, meskipun mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan di awal implementasinya. Sebuah kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan bersama seringkali memerlukan keberanian untuk mengambil langkah yang sulit.
Dalam mengambil keputusan yang berdampak besar seperti pembatasan BBM subsidi, pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan data dan opini dari berbagai pihak terkait. Evaluasi mendalam terhadap konsekuensi ekonomi, sosial, dan politik dari langkah tersebut perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Terlebih lagi, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat juga merupakan langkah penting untuk mendorong dukungan dan pemahaman terhadap kebijakan yang diambil.
