Pemerintah telah mempertimbangkan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tetapi hingga saat ini, tindakan tersebut belum diimplementasikan. Hal ini telah menyebabkan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran dan memberikan beban sebesar Rp90 triliun per tahun bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa kebijakan pembatasan BBM subsidi belum masuk dalam pertimbangannya. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa pembatasan pembelian BBM subsidi akan dimulai pada 1 Oktober 2024 setelah dilakukan proses sosialisasi.
Seorang Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyimpulkan bahwa penolakan Presiden Jokowi terhadap kebijakan pembatasan BBM subsidi menunjukkan kebingungan dalam membuat keputusan terkait masalah tersebut. Fahmy menduga bahwa Jokowi khawatir bahwa langkah tersebut dapat meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mungkin akan mempengaruhi reputasinya sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.
Fahmi juga menunjukkan bahwa pembatasan BBM subsidi mungkin akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen yang seharusnya tidak mendapatkannya. Namun, dia menekankan bahwa kenaikan harga tersebut harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah inflasi yang signifikan dan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas.
Menurutnya, tak ada alasan bagi Jokowi untuk bimbang dalam mengambil keputusan terkait pembatasan BBM subsidi, karena beban subsidi yang salah sasaran telah mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar Rp90 triliun per tahun, yang memberatkan APBN.
