Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah mengeluarkan surat edaran larangan segala bentuk perjudian di lingkungan Kejaksaan RI pada tanggal 21 Juni 2024. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, pada Kamis (27/6/2024).
Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Larangan tersebut juga merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 2 tahun 2020 tentang penerapan pola hidup sederhana.
Dalam surat edaran tersebut, Jaksa Agung memerintahkan seluruh anggotanya untuk menjauhi perjudian, meningkatkan pengawasan terhadap pegawai, dan menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap perjudian. Selain itu, jika ada anggota kejaksaan yang terbukti terlibat dalam perjudian, mereka akan diperiksa dan dibuka kemungkinan untuk diproses pidana.
Langkah yang diambil oleh Jaksa Agung ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi kejaksaan serta mencegah terjadinya praktik perjudian di lingkungan internal. Hal ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang bersih dan adil.
Perjudian sendiri merupakan suatu praktik yang melanggar hukum dan berpotensi merusak moral serta kinerja dari para pegawai kejaksaan. Oleh karena itu, larangan ini penting untuk ditegakkan guna menjaga citra institusi kejaksaan dan memberikan contoh positif dalam menerapkan pola hidup sederhana dan bebas dari praktik perjudian.
Pentingnya larangan tersebut juga tercermin dalam kebijakan pemerintah yang mendorong lembaga-lembaga penegak hukum untuk memperkuat kontrol internal dan memastikan bahwa para pegawainya tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Keberadaan larangan ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menindak tegas pelanggaran terkait perjudian di lingkungan kejaksaan.
