Di Indonesia, INA Digital telah menjadi sebuah terobosan dalam pelayanan publik dengan teknologi (GovTech). INA Digital memiliki tugas utama untuk menyatukan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan-layanan pemerintah.
Dalam perjalanannya, INA Digital akan mengintegrasikan beberapa layanan prioritas dalam satu portal. Layanan-layanan tersebut antara lain meliputi bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, optimis bahwa proyek ini akan selesai pada rentang waktu September-Oktober 2024.
Menurut Anas, implementasi INA Digital merupakan langkah nyata dalam memangkas proses bisnis dan mengintegrasikan layanan dalam satu portal. Beliau menyebut adanya arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tim koordinasi yang turut mendukung langkah ini. Seiring dengan hal tersebut, presiden juga telah memberikan arahan untuk menghentikan penambahan aplikasi.
Dalam kunjungannya, Anas juga berdiskusi dengan delegasi Parlemen Kerajaan Thailand mengenai tema transformasi digital pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi fokus penting dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan pelayanan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Thailand.
